logo

Pekon Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu 35375
Telp. 0 Email : [email protected]
Login SSO
Monografi
Status IDM
PRESENSIA
Data Aparat
Buku Tamu
BUMDes
PKK
Posyandu
Statistik Monografi Beranda Artikel Rumah Data

Pelayanan Mandiri

Meta Mart

Pengaduan

Galeri Desa

Dana Desa

GeoMeta

Wilayah Administratif

Produk Hukum & Informasi

Pembangunan

Lembaga & Kelompok

Dewan Pers Nyatakan Pemberitaan Jejakkasus.info tentang Kepala Pekon Mada Raya Langgar Kode Etik Jurnalistik

272
09 Sep 2026
Admin Desa Madaraya
Kembali
logo

MADARAYA — Dewan Pers menyatakan pemberitaan media siber Jejakkasus.info berjudul “Kepala Pekon Mada Raya Tolak Konfirmasi via WhatsApp, Belum Jawab Dugaan Pengelolaan Dana Desa” melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. (Rabu 09 September 2026)

Pemberitaan tersebut diadukan oleh Kepala Pekon Mada Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Hariadi, kepada Dewan Pers pada 27 Agustus 2026. Berita yang menjadi objek pengaduan tersebut diunggah Jejakkasus.info pada 25 Juli 2026.

Dalam pengaduannya, Hariadi menilai pemberitaan tersebut tidak menghormati dirinya sebagai narasumber karena dirinya menyatakan bersedia memberikan keterangan melalui wawancara secara langsung atau tatap muka, bukan melalui WhatsApp.

Hariadi juga menyampaikan keberatan terkait adanya komunikasi dari jurnalis yang menurutnya akan membawa persoalan tersebut kepada LSM serta meminta Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat melakukan audit.

Berita Memuat Upaya Konfirmasi soal Dana Desa

Dewan Pers menjelaskan, berita yang diadukan pada intinya memuat informasi mengenai upaya wartawan meminta klarifikasi kepada Kepala Pekon Mada Raya terkait informasi dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2025.

Dalam proses konfirmasi tersebut, wartawan mengirimkan sejumlah pertanyaan melalui WhatsApp. Pertanyaan antara lain berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, kegiatan fisik dan nonfisik, program ketahanan pangan, BLT Dana Desa serta dokumen pelaporan kepada instansi terkait.

Menurut berita tersebut, Hariadi belum memberikan jawaban atas substansi pertanyaan melalui WhatsApp dan menyatakan hanya bersedia memberikan keterangan secara langsung.

Redaksi kemudian menyatakan bahwa pertanyaan wartawan belum memperoleh tanggapan substantif serta tetap membuka ruang bagi Hariadi untuk memberikan hak jawab maupun klarifikasi.

Namun, berdasarkan analisis terhadap dokumen pengaduan dan isi berita, Dewan Pers menemukan bahwa Haryadi tidak secara mutlak menolak memberikan konfirmasi.

Haryadi justru menyatakan bersedia memberikan keterangan secara langsung atau tatap muka.

Dewan Pers Soroti Judul “Tolak Konfirmasi”

Salah satu poin yang menjadi perhatian Dewan Pers adalah penggunaan judul berita yang menyebut “Tolak Konfirmasi”.

Menurut penilaian Dewan Pers, fakta yang ada menunjukkan bahwa Kepala Pekon Mada Raya bukan menolak memberikan keterangan, melainkan memilih memberikan penjelasan secara langsung dan bukan melalui WhatsApp.

Dewan Pers juga menilai pemberitaan tersebut tidak menjelaskan secara konkret mengenai dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Desa yang menjadi dasar pemberitaan.

Sejumlah informasi yang dinilai belum dijelaskan antara lain mengenai bentuk ketidaksesuaian yang dimaksud, nilai dana yang dipersoalkan, kegiatan yang diduga bermasalah, pihak yang menyampaikan pengaduan, dasar munculnya dugaan serta apakah telah terdapat hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

Kondisi tersebut, menurut Dewan Pers, dapat membuat pembaca memperoleh kesan adanya persoalan dalam pengelolaan Dana Desa, namun tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa sebenarnya dugaan pelanggaran yang dimaksud.

Dinilai Belum Melakukan Uji Informasi Secara Memadai

Dewan Pers juga menyoroti aspek keberimbangan pemberitaan.

Persoalannya bukan karena Kepala Pekon Mada Raya tidak dimintai konfirmasi. Sebaliknya, wartawan telah melakukan upaya konfirmasi.

Namun, Dewan Pers mempertanyakan apakah substansi dugaan ketidaksesuaian Dana Desa tersebut telah melalui proses uji informasi yang memadai, terutama karena sumber dan dasar dugaan tidak dijelaskan secara jelas dalam pemberitaan.

Dalam penilaiannya, Dewan Pers menyatakan pemberitaan tersebut melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 berkaitan dengan kewajiban wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Sementara Pasal 3 mengatur mengenai kewajiban wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

Dewan Pers menilai penggunaan kata “tolak konfirmasi” dalam judul memberikan kesan bahwa Kepala Pekon Mada Raya menolak diwawancarai atau sengaja menghindari wartawan. Padahal, berdasarkan fakta yang ditemukan, yang bersangkutan menyatakan bersedia memberikan keterangan secara langsung.

Dewan Pers menegaskan bahwa judul merupakan bagian integral dari sebuah berita sehingga harus mencerminkan fakta secara akurat.

Perusahaan Pers Juga Mendapat Catatan

Selain substansi pemberitaan, Dewan Pers mencatat bahwa pemimpin redaksi media yang bersangkutan belum memiliki sertifikat Wartawan Utama.

Perusahaan pers Jejakkasus.info juga disebut belum terdata atau terverifikasi di Dewan Pers.

Selain itu, situs media tersebut dinilai tidak mencantumkan nama penanggung jawab.

Dewan Pers kemudian menyatakan Jejakkasus.info melanggar Butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, khususnya terkait kewajiban verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.

Dewan Pers Wajibkan Hak Jawab

Atas hasil penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan Jejakkasus.info wajib melayani Hak Jawab dari pihak pengadu selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

Hak Jawab tersebut juga harus disertai permintaan maaf kepada pihak pengadu dan pembaca.

Dewan Pers juga meminta media tersebut memuat catatan pada bagian bawah berita yang diadukan mengenai penilaian bahwa berita tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Selain itu, Hak Jawab dari Kepala Pekon Mada Raya wajib ditautkan pada berita awal yang diadukan.

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada pihak pengadu untuk menyampaikan Hak Jawab selambat-lambatnya 7 x 24 jam kerja setelah menerima surat penyelesaian pengaduan.

Apabila Hak Jawab tidak dimuat dalam batas waktu yang ditentukan, pihak pengadu diminta melaporkan kembali persoalan tersebut kepada Dewan Pers.

Dewan Pers Berikan Rekomendasi

Selain keputusan tersebut, Dewan Pers memberikan sejumlah rekomendasi kepada perusahaan pers yang bersangkutan.

Penanggung jawab atau pemimpin redaksi direkomendasikan memiliki kompetensi wartawan utama. Perusahaan pers juga diminta segera mengajukan proses pendataan atau verifikasi perusahaan pers kepada Dewan Pers paling lambat tiga bulan setelah menerima surat penyelesaian pengaduan.

Dewan Pers juga mengingatkan agar media dalam menjalankan tugas jurnalistik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber serta berbagai peraturan turunan lainnya mengenai pers.

Penilaian Dewan Pers Tetap Berlaku

Dalam menangani pengaduan tersebut, Dewan Pers menegaskan bahwa penanganan pengaduan berfokus pada media dan pemberitaannya.

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada pihak pengadu maupun teradu untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat tanggapan, Dewan Pers menyatakan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dianggap tidak dimanfaatkan.

Dengan demikian, penilaian, keputusan dan rekomendasi Dewan Pers tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh pihak terkait.

 

LINK BUKTI PELANGGARAN KODE ETIK

Terpopuler

Keberatan dengan Pemberitaan, Kepala Pekon Madaraya Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers dan Polres Pringsewu

473

20 Agu 2026

Kompetisi Sepak Bola Karang Taruna Pagelaran Utara Segera Digelar, Juara Berpeluang Tampil di Tingkat Kabupaten!

165

18 Agu 2026

Kepala Pekon Madaraya Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Terima Dua Penghargaan Tingkat Provinsi Lampung

153

18 Agu 2026

Terbaru

Keberatan dengan Pemberitaan, Kepala Pekon Madaraya Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers dan Polres Pringsewu

473

20 Agu 2026

Kompetisi Sepak Bola Karang Taruna Pagelaran Utara Segera Digelar, Juara Berpeluang Tampil di Tingkat Kabupaten!

165

18 Agu 2026

Kepala Pekon Madaraya Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Terima Dua Penghargaan Tingkat Provinsi Lampung

153

18 Agu 2026

Antisipasi DBD dan Malaria, Pekon Madaraya Laksanakan Fogging

118

28 Jul 2026

Penyerahan Kendaraan Operasional Koperasi Desa Merah Putih Pekon Madaraya

167

27 Jul 2026

Pekon Madaraya Raih Dua Penghargaan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026

182

03 Jul 2026

Artikel Terkait Berita

Keberatan dengan Pemberitaan, Kepala Pekon Madaraya Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers dan Polres Pringsewu

Berita

473

20 Agu 2026

Kompetisi Sepak Bola Karang Taruna Pagelaran Utara Segera Digelar, Juara Berpeluang Tampil di Tingkat Kabupaten!

Berita

165

18 Agu 2026

Kepala Pekon Madaraya Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Terima Dua Penghargaan Tingkat Provinsi Lampung

Berita

153

18 Agu 2026

Antisipasi DBD dan Malaria, Pekon Madaraya Laksanakan Fogging

Berita

118

28 Jul 2026

Penyerahan Kendaraan Operasional Koperasi Desa Merah Putih Pekon Madaraya

Berita

167

27 Jul 2026

Pekon Madaraya Raih Dua Penghargaan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026

Berita

182

03 Jul 2026

Link Terkait

e-prodeskel

epdeskel

LMS Pamong Desa

SID Kemendesa

BUMDes Kemendesa

Desaku Maju

Hubungi Kami

logo

Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara

0

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Madaraya, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1

KETENTUAN LAYANAN SIPDeskel

1. Pendahuluan

SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) adalah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

2. Layanan Gratis dan Penggunaan Subdomain Transisi

SIPDeskel disediakan secara gratis untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Namun, desa/kelurahan hanya mendapatkan subdomain transisi yang disediakan oleh sistem dengan ruang penyimpanan terbatas. Desa/kelurahan yang ingin menggunakan domain khusus (misalnya domain desa.id yang di dapat melalui domain.go.id) bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola domain tersebut secara mandiri.

3. Fitur Tambahan dan Layanan Mandiri/Enterprise

Desa/kelurahan dapat mengajukan fitur tambahan, kustomisasi, serta peningkatan kapasitas penyimpanan dengan melalui Layanan Mandiri Enterprise. Permintaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan resmi kepada pengelola SIPDeskel.

4. Persyaratan untuk Kustomisasi

Desa yang ingin melakukan kustomisasi pada sistem SIPDeskel diwajibkan untuk menyediakan:

  • Sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) untuk keamanan akses website.
  • Domain desa.id yang telah terdaftar dan aktif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
  • Ruang penyimpanan tambahan yang disesuaikan.

5. Ketentuan Lainnya

  • Desa/kelurahan yang ingin melakukan perubahan atau pengembangan khusus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola SIPDeskel.
  • Pengelola SIPDeskel berhak melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan kinerja layanan.
  • Penggunaan SIPDeskel harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, desa/kelurahan dianggap telah memahami dan menyetujui ketentuan layanan ini.

PEDOMAN KEAMANAN SIBER SIPDeskel

1. Pendahuluan

Pedoman Keamanan Siber SIPDeskel ini disusun untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi (SIPDeskel) dapat beroperasi dengan aman, andal, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber. Setiap pengguna, baik administrator desa/kelurahan maupun pengguna lainnya, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dalam penggunaan SIPDeskel.

2. Prinsip Keamanan Siber

  • Kerahasiaan: Data desa/kelurahan dan pengguna harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Integritas: Informasi yang tersimpan dalam SIPDeskel harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Ketersediaan: Sistem harus selalu tersedia untuk digunakan oleh desa/kelurahan dan pemangku kepentingan yang berwenang.

3. Pengelolaan Akun dan Akses

  • Setiap desa/kelurahan harus memiliki akun administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan SIPDeskel.
  • Akun administrator harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan unik.
  • Pengguna dilarang membagikan kredensial akun kepada pihak lain.

4. Keamanan Data dan Informasi

  • Desa/kelurahan wajib melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat insiden keamanan.
  • Data yang disimpan harus dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah.
  • Perubahan data harus tercatat dalam sistem log untuk memastikan akuntabilitas.
  • Desa/kelurahan bertanggung jawab penuh terhadap infomasi/data yang dibuat.
  • Pengelola SIPDeskel tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna terhadap informasi atau data yang dibuat dan disimpan dalam sistem.

5. Perlindungan terhadap Ancaman Siber

  • SIPDeskel harus dilindungi dengan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah.
  • Administrator desa/kelurahan harus secara rutin memantau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
  • Semua perangkat yang mengakses SIPDeskel harus dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus yang diperbarui.

6. Tanggung Jawab Pengguna

  • Setiap pengguna wajib mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.
  • Dilarang mengunggah atau menyebarkan malware, phishing, atau konten berbahaya lainnya melalui SIPDeskel.
  • Jika terjadi insiden keamanan, administrator desa/kelurahan wajib segera melaporkannya kepada tim teknis SIPDeskel.

7. Pembaruan dan Pemeliharaan Keamanan

  • SIPDeskel akan melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ditemukan.
  • Administrator desa/kelurahan wajib memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan untuk mengakses SIPDeskel diperbarui secara berkala.
  • Setiap perubahan kebijakan keamanan akan diinformasikan kepada pengguna melalui kanal resmi SIPDeskel.

8. Sanksi atas Pelanggaran

  • Pengguna yang melanggar kebijakan keamanan dapat dikenakan pembatasan akses sementara atau permanen.
  • Pelanggaran yang berakibat pada kerugian atau ancaman terhadap sistem dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengguna dilarang mengunggah, menyebarkan, atau menggunakan konten yang melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain. Pelanggaran terhadap HAKI dapat mengakibatkan sanksi hukum dan pembatasan akses terhadap SIPDeskel.

Contoh Pelanggaran HAKI:

  • Mengunggah atau menggunakan gambar, logo, atau dokumen tanpa izin pemilik hak cipta.
  • Menggunakan perangkat lunak berbayar secara ilegal dalam sistem SIPDeskel.
  • Menyebarkan artikel, laporan, atau konten lain dari sumber pihak ketiga tanpa atribusi atau izin.
  • Menggunakan data dari SIPDeskel untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan resmi.

Dengan menerapkan pedoman keamanan siber ini, diharapkan SIPDeskel dapat digunakan dengan aman dan mendukung pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan yang lebih efektif.

KEBIJAKAN PRIVASI SIPDeskel

1. Pendahuluan

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui kebijakan privasi ini.

2. Informasi yang Dikumpulkan

SIPDeskel dapat mengumpulkan beberapa jenis informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  • Informasi Identitas: Nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi administratif desa.
  • Informasi Teknis: Alamat IP, jenis perangkat, dan log aktivitas saat menggunakan sistem.
  • Data Operasional: Informasi terkait layanan administrasi desa yang diunggah atau diproses dalam sistem.

3. Penggunaan Informasi

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk:

  • Memastikan kelancaran operasional dan keamanan sistem.
  • Mengelola akses pengguna dan autentikasi akun.
  • Memperbaiki dan mengembangkan layanan SIPDeskel.
  • Menyediakan bantuan teknis dan dukungan pelanggan.
  • Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan Data

SIPDeskel berkomitmen untuk melindungi data pengguna dengan langkah-langkah keamanan yang mencakup:

  • Enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah.
  • Pembatasan akses ke data hanya kepada pihak yang berwenang.
  • Penerapan firewall dan sistem pemantauan keamanan.

5. Pembagian dan Pengungkapan Informasi

SIPDeskel tidak akan menjual atau menyebarkan informasi pribadi pengguna kepada pihak ketiga, kecuali dalam kondisi berikut:

  • Jika diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.
  • Jika diperlukan untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan SIPDeskel atau pengguna lainnya.
  • Jika pengguna memberikan izin eksplisit untuk berbagi data tertentu.

6. Hak Pengguna

Setiap pengguna memiliki hak untuk:

  • Mengakses, memperbarui, atau menghapus informasi pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menolak atau membatasi pemrosesan data tertentu.
  • Mengajukan keberatan jika merasa datanya digunakan secara tidak sah.

7. Penyimpanan dan Retensi Data

  • Data akan disimpan selama diperlukan untuk mendukung operasional SIPDeskel.
  • Jika akun tidak aktif selama lebih dari waktu yang ditentukan, data dapat dihapus secara permanen.
  • Data yang dihapus tidak dapat dipulihkan kembali setelah proses penghapusan selesai.

8. Perubahan Kebijakan

SIPDeskel dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan akan diinformasikan melalui kanal resmi SIPDeskel dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi ini.