logo

Pekon Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu 35375
Telp. 0 Email : [email protected]
Login SSO
Monografi
Status IDM
PRESENSIA
Data Aparat
Buku Tamu
BUMDes
PKK
Posyandu
Statistik Monografi Beranda Artikel Rumah Data

Pelayanan Mandiri

Meta Mart

Pengaduan

Galeri Desa

Dana Desa

GeoMeta

Wilayah Administratif

Produk Hukum & Informasi

Pembangunan

Lembaga & Kelompok

Sejarah Pekon Madaraya

446
26 Okt 2023
Admin Desa Madaraya
Kembali
logo

I. Sejarah Pekon Madaraya

Madaraya pada awalnya sebuah pedukuhan yang menginduk kepada Pekon Sumber Bandung, Pada masa pemerintahan Bapak Jaya Akhayar pada tahun 2002 s/d 2006. Pada tahun 2007 Pekon Madaraya memisahkan diri menjadi pekon definitif dari Pekon Sumber Bandung  melalui pemekaran dan dipimpin oleh Pejabat sementara  selanjutnya disebut (Pjs) yaitu Bapak Basyani Hz

Demikianlah sejarah singkat pekon madaraya yag semula pedukuhannya yang berinduk ke Pekon Sumber Bandung dan kini sudah menjadi pekon yang siap mandiri seutuhnya.

II.   Sejarah Kepemimpinan Pekon Madaraya.

No

Periode

Nama Kepala Pekon

Keteranagan

1

2007 - 2008

BASYANI HZ

Pjs

2

2008 - 2013

BASYANI HZ

Difinitif

3

2014 - 2019

AS'ARI

Difinitif

4

2020 - 2020

KOMARIYAH, SE.

Pjs

5

2021 - 2027

HARYADI

Difinitif

Sejak terbentuknya Pekon Madaraya secara resmi, telah banyak Pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Dalam menunjang Pembangunan pekon, bantuan dan Pembangunan sarana prasarana fisik maupun prasarana pertanian dan Perkebunan telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Dan masih banyak program Pembangunan yang harus dilaksanakan.

 

III. DEMOGRAFI

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendudukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai Langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah dimasyarakat. Pekon madaraya merupakan salah satu dari 10 pekon diwilayah kecamatan pagelaran utara.

Pentingnya memahami kondisi Pekon Madaraya untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan masalah yang ada, memrikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai Langkah mendayaguankan dan penyelesaian di Masyarakat. Adapun batas – batas wilayah Pekon madaraya :

I.A. Letak dan Batas Wilayah

Sebelah utara       : Kawasan Register 22 Kecamatan Pagelaran Utara

Sebelah Timur      : Pekon Fajarmulya

Sebelah Selatan   : Pekon Fajar Mulya Dan Pekon Sumber Bandung

Sebelah Barat       : Pekon Neglasari

 

I.B. LUAS WILAYAH

Luas Wilayah Pekon Madaraya Sebesar 274, 38 Ha, Yang terdiri dari 4 Dusun serta 5 Wilayah RT diantaranya I : DUSUN MADARAYA Berjumalah 2 RT, II: DUSUN SUKAMAJU Berjumlah 1 RT, III: DUSUN KELAHANG Berjumlah 1 RT, III: DUSUN BERENUNG Berjumlah 1 RT. Dengan jumlah penduduk 1.325 jiwa atau 380KK berdasarkan data pekon yang bisa diakses melalui https://madaraya-pringsewu.desa.id dengan perincian sebagaimana table berikut :

NO

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki – Laki

669 jiwa

2.

Perempuan

656 jiwa

3.

Total

1.325 jiwa

4.

Jumlah KK

380 KK

 

I.C. JUMLAH UMUR BERDASARKAN TABEL

A. KATEGORI UMUR RENTANG

B. UMUR KATEGORI

I. D. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat pekon madaraya mayoritas beragama islam dengan rincian sebagai berikut :

 

 

 

I. E. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Proses pembangunan Pekon akan berjalan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Berikut data penduduk berdasarkan data KK di tabel sebagai berikut :

I. F. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

Mata oencaharian penduduk di pekon madaraya sebagian besar masih berada dalam sektor pertanian. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Berikut tabel rincian pekerjaan berdasarkan data dalam KK sebagai berikut:

 

 

 

 

I.G. KEADAAN EKONOMI

Mayoritas mata pencaharian penduduk pekon madaraya bergerak dibidang pertanian. Permasalahan ini sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten pringsewu. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

 

IV. SARANA DAN PRASARANA PEKON

Pembangunan masyarakat pekon diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pekon menjadi lebih baik .

1.      Prasarana kesehatan

-          Posyandu                                : 2 unit

-          Lansia                                      : 0 unit

-          Posbindu                                : 0 unit

-          Polindes                                  : 0 unit

-          Bidan Desa                              : 1 orang

2.      Prasarana pendidikan

-          Taman kanak – kanak             : 1 unit

-          SD                                            : 1 unit

-          SLTP                                        : 0 unit

-          SLTA                                        : 0 unit

-          PAUD                                       : 1 unit

3.      Prasarana umum lainnya

-          MASJID                                   : 4 unit

-          Mushola                                 : 3 unit

-          Lapangan olahraga                 : 1 unit

-          Gedung serbaguna                : 0 unit

Pengolaan sarana dan prasaran pekon merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program bembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya.

a.      Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.

b.      Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraann dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka proses pembangunan.

c.       Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

d.      Keberadaan fasilitator/konsultan atas pemerintah dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

V. KONDISI PEMERINTAH PEKON

I.I. PEMBAGIAN WILAYAH DESA.

Luas wilayah pekon madaraya dengan luas 27,4 km. Pekon madaraya terdiri dari empat dusun yaitu : DUSUN MADARAYA Berjumalah 2 RT, II: DUSUN SUKAMAJU Berjumlah 1 RT, III: DUSUN KELAHANG Berjumlah 1 RT, III: DUSUN BERENUNG Berjumlah 1 RT. Perangkat pekon madaraya menurut jenis dan jabatannya terdiri dari : 1 Kepala Pekon, 1 Sekertaris Pekon, Kaur Umum dan Tatausaha, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintah, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun Pekon Madaraya terdiri dari 4 RW dan 5 RT.

I.II. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 Tahun 2014 bahwa didalam pekon terdapat tiga kategori kelembagaan pekon yang memiliki peran dalam tata Kelola pekon yaitu : Pemerintah Pekon, Badan Hippun Pekon (BHP) dan Kelembagaan Kemasyarakatan. Dalam Undang – Undang disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan diteingkat pekon (Pemerintahan Pekon) dilaksanakan oleh pemerintah pekon dan Badan Hippun Pekon (BHP). Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah dinegeri ini. Pemerintah pekon atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Pekon dan perangkat desa sebagai unsur menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Badan Hippun Pekon (BHP) adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintah pekon. BHP berfungsi menetapkan peraturan pekon Bersama kepala pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. BHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah pekon. Anggota BHP adalah wakil dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon Madaraya

 

Terpopuler

Terbaru

Penyebab Bansos Tidak Cair: Verifikasi Data Penerima Belum Selesai

309

02 Mar 2026

Terima Kasih atas Dedikasinya untuk adik Mahasiswa PKN POLINELA di Pekon Madaraya

391

13 Feb 2026

Ini Bedanya Kepala Desa dan Lurah Berdasarkan Undang-Undang

7724

10 Feb 2026

ajak warga dan aparatur pekon, Mahasiswa PKN POLINELA bahas permasalahan yang ada di linkungan pekon

314

27 Jan 2026

Sanksi Tegas bagi Pendamping PKH yang Menahan KKS KPM dan Solusi yang Harus Dilakukan Keluarga Penerima Manfaat(KPM)

1267

18 Jan 2026

Sudah Mampu, Jangan Berharap Bansos

392

18 Jan 2026

Artikel Terkait

Link Terkait

e-prodeskel

epdeskel

LMS Pamong Desa

SID Kemendesa

BUMDes Kemendesa

Desaku Maju

Hubungi Kami

logo

Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara

0

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Madaraya, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1

KETENTUAN LAYANAN SIPDeskel

1. Pendahuluan

SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) adalah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

2. Layanan Gratis dan Penggunaan Subdomain Transisi

SIPDeskel disediakan secara gratis untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Namun, desa/kelurahan hanya mendapatkan subdomain transisi yang disediakan oleh sistem dengan ruang penyimpanan terbatas. Desa/kelurahan yang ingin menggunakan domain khusus (misalnya domain desa.id yang di dapat melalui domain.go.id) bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola domain tersebut secara mandiri.

3. Fitur Tambahan dan Layanan Mandiri/Enterprise

Desa/kelurahan dapat mengajukan fitur tambahan, kustomisasi, serta peningkatan kapasitas penyimpanan dengan melalui Layanan Mandiri Enterprise. Permintaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan resmi kepada pengelola SIPDeskel.

4. Persyaratan untuk Kustomisasi

Desa yang ingin melakukan kustomisasi pada sistem SIPDeskel diwajibkan untuk menyediakan:

  • Sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) untuk keamanan akses website.
  • Domain desa.id yang telah terdaftar dan aktif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
  • Ruang penyimpanan tambahan yang disesuaikan.

5. Ketentuan Lainnya

  • Desa/kelurahan yang ingin melakukan perubahan atau pengembangan khusus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola SIPDeskel.
  • Pengelola SIPDeskel berhak melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan kinerja layanan.
  • Penggunaan SIPDeskel harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, desa/kelurahan dianggap telah memahami dan menyetujui ketentuan layanan ini.

PEDOMAN KEAMANAN SIBER SIPDeskel

1. Pendahuluan

Pedoman Keamanan Siber SIPDeskel ini disusun untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi (SIPDeskel) dapat beroperasi dengan aman, andal, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber. Setiap pengguna, baik administrator desa/kelurahan maupun pengguna lainnya, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dalam penggunaan SIPDeskel.

2. Prinsip Keamanan Siber

  • Kerahasiaan: Data desa/kelurahan dan pengguna harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Integritas: Informasi yang tersimpan dalam SIPDeskel harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Ketersediaan: Sistem harus selalu tersedia untuk digunakan oleh desa/kelurahan dan pemangku kepentingan yang berwenang.

3. Pengelolaan Akun dan Akses

  • Setiap desa/kelurahan harus memiliki akun administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan SIPDeskel.
  • Akun administrator harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan unik.
  • Pengguna dilarang membagikan kredensial akun kepada pihak lain.

4. Keamanan Data dan Informasi

  • Desa/kelurahan wajib melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat insiden keamanan.
  • Data yang disimpan harus dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah.
  • Perubahan data harus tercatat dalam sistem log untuk memastikan akuntabilitas.
  • Desa/kelurahan bertanggung jawab penuh terhadap infomasi/data yang dibuat.
  • Pengelola SIPDeskel tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna terhadap informasi atau data yang dibuat dan disimpan dalam sistem.

5. Perlindungan terhadap Ancaman Siber

  • SIPDeskel harus dilindungi dengan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah.
  • Administrator desa/kelurahan harus secara rutin memantau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
  • Semua perangkat yang mengakses SIPDeskel harus dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus yang diperbarui.

6. Tanggung Jawab Pengguna

  • Setiap pengguna wajib mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.
  • Dilarang mengunggah atau menyebarkan malware, phishing, atau konten berbahaya lainnya melalui SIPDeskel.
  • Jika terjadi insiden keamanan, administrator desa/kelurahan wajib segera melaporkannya kepada tim teknis SIPDeskel.

7. Pembaruan dan Pemeliharaan Keamanan

  • SIPDeskel akan melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ditemukan.
  • Administrator desa/kelurahan wajib memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan untuk mengakses SIPDeskel diperbarui secara berkala.
  • Setiap perubahan kebijakan keamanan akan diinformasikan kepada pengguna melalui kanal resmi SIPDeskel.

8. Sanksi atas Pelanggaran

  • Pengguna yang melanggar kebijakan keamanan dapat dikenakan pembatasan akses sementara atau permanen.
  • Pelanggaran yang berakibat pada kerugian atau ancaman terhadap sistem dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengguna dilarang mengunggah, menyebarkan, atau menggunakan konten yang melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain. Pelanggaran terhadap HAKI dapat mengakibatkan sanksi hukum dan pembatasan akses terhadap SIPDeskel.

Contoh Pelanggaran HAKI:

  • Mengunggah atau menggunakan gambar, logo, atau dokumen tanpa izin pemilik hak cipta.
  • Menggunakan perangkat lunak berbayar secara ilegal dalam sistem SIPDeskel.
  • Menyebarkan artikel, laporan, atau konten lain dari sumber pihak ketiga tanpa atribusi atau izin.
  • Menggunakan data dari SIPDeskel untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan resmi.

Dengan menerapkan pedoman keamanan siber ini, diharapkan SIPDeskel dapat digunakan dengan aman dan mendukung pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan yang lebih efektif.

KEBIJAKAN PRIVASI SIPDeskel

1. Pendahuluan

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui kebijakan privasi ini.

2. Informasi yang Dikumpulkan

SIPDeskel dapat mengumpulkan beberapa jenis informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  • Informasi Identitas: Nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi administratif desa.
  • Informasi Teknis: Alamat IP, jenis perangkat, dan log aktivitas saat menggunakan sistem.
  • Data Operasional: Informasi terkait layanan administrasi desa yang diunggah atau diproses dalam sistem.

3. Penggunaan Informasi

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk:

  • Memastikan kelancaran operasional dan keamanan sistem.
  • Mengelola akses pengguna dan autentikasi akun.
  • Memperbaiki dan mengembangkan layanan SIPDeskel.
  • Menyediakan bantuan teknis dan dukungan pelanggan.
  • Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan Data

SIPDeskel berkomitmen untuk melindungi data pengguna dengan langkah-langkah keamanan yang mencakup:

  • Enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah.
  • Pembatasan akses ke data hanya kepada pihak yang berwenang.
  • Penerapan firewall dan sistem pemantauan keamanan.

5. Pembagian dan Pengungkapan Informasi

SIPDeskel tidak akan menjual atau menyebarkan informasi pribadi pengguna kepada pihak ketiga, kecuali dalam kondisi berikut:

  • Jika diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.
  • Jika diperlukan untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan SIPDeskel atau pengguna lainnya.
  • Jika pengguna memberikan izin eksplisit untuk berbagi data tertentu.

6. Hak Pengguna

Setiap pengguna memiliki hak untuk:

  • Mengakses, memperbarui, atau menghapus informasi pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menolak atau membatasi pemrosesan data tertentu.
  • Mengajukan keberatan jika merasa datanya digunakan secara tidak sah.

7. Penyimpanan dan Retensi Data

  • Data akan disimpan selama diperlukan untuk mendukung operasional SIPDeskel.
  • Jika akun tidak aktif selama lebih dari waktu yang ditentukan, data dapat dihapus secara permanen.
  • Data yang dihapus tidak dapat dipulihkan kembali setelah proses penghapusan selesai.

8. Perubahan Kebijakan

SIPDeskel dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan akan diinformasikan melalui kanal resmi SIPDeskel dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi ini.