logo

Pekon Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu 35375
Telp. 0 Email : [email protected]
Login SSO
Monografi
Status IDM
PRESENSIA
Data Aparat
Buku Tamu
BUMDes
PKK
Posyandu
Statistik Monografi Beranda Artikel Rumah Data

Pelayanan Mandiri

Meta Mart

Pengaduan

Galeri Desa

Dana Desa

GeoMeta

Wilayah Administratif

Produk Hukum & Informasi

Pembangunan

Lembaga & Kelompok

Keterangan Proses dan Status Penerimaan Bantuan KPM pada SIKS-NG

13183
06 Jan 2026
Admin Desa Madaraya
Kembali
logo

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) atau DTSEN ( Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional ) merupakan sistem yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengelola data penerima bantuan sosial. Dalam sistem ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki status dan keterangan proses yang menunjukkan tahapan penyaluran bantuan.

Pemahaman terhadap keterangan proses dan status penerimaan bantuan sangat penting agar masyarakat, aparat desa, dan pendamping sosial dapat mengetahui penyebab bantuan sudah cair, belum cair, atau tidak cair.

Tahapan Proses Penerimaan Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial melalui bank penyalur yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Burekol (Buka Rekening Kolektif)

Proses Burekol adalah tahapan pembukaan rekening kolektif bagi KPM yang belum memiliki rekening bank HIMBARA. Tahap ini menentukan apakah rekening berhasil dibuat atau tidak.

  • Berhasil Burekol
    Artinya rekening KPM berhasil dibuka oleh bank penyalur dan telah dilaporkan ke Kementerian Sosial. KPM dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

  • Gagal Burekol
    Rekening tidak berhasil dibuka, biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data seperti nama, NIK, alamat, atau wilayah. Kondisi ini memerlukan perbaikan data dan tindak lanjut dari Kemensos dan bank HIMBARA.

2. Proses Cek Rekening (OMSPAN)

Setelah rekening terbentuk, dilakukan pengecekan melalui OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk memastikan rekening aktif dan siap menerima bantuan.

  • Berhasil OMSPAN
    Rekening dan kartu dinyatakan aktif. KPM dapat melanjutkan ke proses pencairan bantuan.

  • Gagal OMSPAN
    Rekening bermasalah, seperti rekening pasif, tidak aktif, tidak terdaftar, kartu belum dicetak, belum didistribusikan, atau kartu rusak. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut Kemensos dan bank penyalur.

Keterangan Status KPM dalam SIKS-NG

Selain tahapan proses, SIKS-NG juga menampilkan berbagai keterangan status yang menjelaskan posisi KPM dalam penyaluran bantuan, di antaranya:

1. SI (Standing Instruction)

Kemensos telah memerintahkan bank untuk mencairkan bantuan, namun terdapat perbedaan data antara bank dan data kependudukan (Dukcapil) masih proses pencocokan data dan perintah pemindahbukuan dana telah diterbitkan dan bantuan siap untuk dicairkan melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia

2. Exclude

KPM tidak menerima bantuan pada periode tertentu karena data tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan.

3. Exclude Pekerjaan

KPM tidak cair karena terdeteksi memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, atau terdapat anggota keluarga yang terdata sebagai PNS, TNI, POLRI, atau pensiunan.

4. Exclude Tidak Layak Daerah

KPM dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil pemetaan atau kebijakan wilayah.

5. Exclude Meninggal

KPM tidak cair karena terdeteksi telah meninggal dunia berdasarkan pemadanan data Kemensos dan Kemendagri.

6. Tidak Transaksi

KPM tidak melakukan transaksi pada tahap penyaluran sebelumnya, sehingga bantuan tidak dapat dilanjutkan.

Proses Pembayaran Bantuan

1. Proses SPM (Surat Perintah Membayar)

Kemensos telah menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada bank HIMBARA. Selanjutnya, status akan berubah menjadi sukses atau gagal tergantung hasil verifikasi data.

2. Sukses SPM

Bank telah berhasil melaksanakan perintah pembayaran dan bantuan siap atau telah diterima oleh KPM.

Status Lain dalam SIKS-NG

  • Tidak Layak GIS: Tidak layak berdasarkan hasil Sistem Analisis Geospasial (SAGIS).

  • SK / Calon Penerima Bansos: KPM telah masuk dalam Surat Keputusan penerima bantuan.

  • Overlap SDM Kesos: KPM terdeteksi sebagai pendamping sosial (PKH, TKSK, TAGANA, Peksos, dll).

  • Keterangan Gagal: Terjadi kegagalan akibat perbedaan data antara bank, Kemensos, dan Kemendagri.

Penutup

Keterangan proses dan status penerimaan bantuan dalam SIKS-NG bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan sosial. Dengan memahami setiap tahapan dan status, masyarakat serta aparat desa dapat lebih mudah melakukan pendampingan, perbaikan data, dan pengawasan bantuan sosial agar tepat sasar

 

Terpopuler

Terbaru

RAPAT KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

95

30 Sep 2026

Stunting di Madaraya Turun, Rembug 2026 Soroti Peran Kader dan Catatan di Lapangan

152

23 Sep 2026

Bukan Sekadar Juara, Ada Apa di Balik Kunjungan Dirjen Kemendukbangga BKKBN ke Pekon Madaraya?

254

16 Sep 2026

Dewan Pers Nyatakan Pemberitaan Jejakkasus.info tentang Kepala Pekon Mada Raya Langgar Kode Etik Jurnalistik

414

09 Sep 2026

Keberatan dengan Pemberitaan, Kepala Pekon Madaraya Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers dan Polres Pringsewu

578

20 Agu 2026

Kompetisi Sepak Bola Karang Taruna Pagelaran Utara Segera Digelar, Juara Berpeluang Tampil di Tingkat Kabupaten!

297

18 Agu 2026

Artikel Terkait Berita

RAPAT KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Berita

95

30 Sep 2026

Stunting di Madaraya Turun, Rembug 2026 Soroti Peran Kader dan Catatan di Lapangan

Berita

152

23 Sep 2026

Bukan Sekadar Juara, Ada Apa di Balik Kunjungan Dirjen Kemendukbangga BKKBN ke Pekon Madaraya?

Berita

254

16 Sep 2026

Dewan Pers Nyatakan Pemberitaan Jejakkasus.info tentang Kepala Pekon Mada Raya Langgar Kode Etik Jurnalistik

Berita

414

09 Sep 2026

Keberatan dengan Pemberitaan, Kepala Pekon Madaraya Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers dan Polres Pringsewu

Berita

578

20 Agu 2026

Kompetisi Sepak Bola Karang Taruna Pagelaran Utara Segera Digelar, Juara Berpeluang Tampil di Tingkat Kabupaten!

Berita

297

18 Agu 2026

Link Terkait

e-prodeskel

epdeskel

LMS Pamong Desa

SID Kemendesa

BUMDes Kemendesa

Desaku Maju

Hubungi Kami

logo

Madaraya

Jl. H Abdulrahman Pekon Madaraya Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara

0

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Madaraya, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1

KETENTUAN LAYANAN SIPDeskel

1. Pendahuluan

SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) adalah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

2. Layanan Gratis dan Penggunaan Subdomain Transisi

SIPDeskel disediakan secara gratis untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Namun, desa/kelurahan hanya mendapatkan subdomain transisi yang disediakan oleh sistem dengan ruang penyimpanan terbatas. Desa/kelurahan yang ingin menggunakan domain khusus (misalnya domain desa.id yang di dapat melalui domain.go.id) bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola domain tersebut secara mandiri.

3. Fitur Tambahan dan Layanan Mandiri/Enterprise

Desa/kelurahan dapat mengajukan fitur tambahan, kustomisasi, serta peningkatan kapasitas penyimpanan dengan melalui Layanan Mandiri Enterprise. Permintaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan resmi kepada pengelola SIPDeskel.

4. Persyaratan untuk Kustomisasi

Desa yang ingin melakukan kustomisasi pada sistem SIPDeskel diwajibkan untuk menyediakan:

  • Sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) untuk keamanan akses website.
  • Domain desa.id yang telah terdaftar dan aktif di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
  • Ruang penyimpanan tambahan yang disesuaikan.

5. Ketentuan Lainnya

  • Desa/kelurahan yang ingin melakukan perubahan atau pengembangan khusus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola SIPDeskel.
  • Pengelola SIPDeskel berhak melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan kinerja layanan.
  • Penggunaan SIPDeskel harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, desa/kelurahan dianggap telah memahami dan menyetujui ketentuan layanan ini.

PEDOMAN KEAMANAN SIBER SIPDeskel

1. Pendahuluan

Pedoman Keamanan Siber SIPDeskel ini disusun untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi (SIPDeskel) dapat beroperasi dengan aman, andal, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber. Setiap pengguna, baik administrator desa/kelurahan maupun pengguna lainnya, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dalam penggunaan SIPDeskel.

2. Prinsip Keamanan Siber

  • Kerahasiaan: Data desa/kelurahan dan pengguna harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Integritas: Informasi yang tersimpan dalam SIPDeskel harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Ketersediaan: Sistem harus selalu tersedia untuk digunakan oleh desa/kelurahan dan pemangku kepentingan yang berwenang.

3. Pengelolaan Akun dan Akses

  • Setiap desa/kelurahan harus memiliki akun administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan SIPDeskel.
  • Akun administrator harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan unik.
  • Pengguna dilarang membagikan kredensial akun kepada pihak lain.

4. Keamanan Data dan Informasi

  • Desa/kelurahan wajib melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat insiden keamanan.
  • Data yang disimpan harus dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah.
  • Perubahan data harus tercatat dalam sistem log untuk memastikan akuntabilitas.
  • Desa/kelurahan bertanggung jawab penuh terhadap infomasi/data yang dibuat.
  • Pengelola SIPDeskel tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna terhadap informasi atau data yang dibuat dan disimpan dalam sistem.

5. Perlindungan terhadap Ancaman Siber

  • SIPDeskel harus dilindungi dengan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah.
  • Administrator desa/kelurahan harus secara rutin memantau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
  • Semua perangkat yang mengakses SIPDeskel harus dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus yang diperbarui.

6. Tanggung Jawab Pengguna

  • Setiap pengguna wajib mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.
  • Dilarang mengunggah atau menyebarkan malware, phishing, atau konten berbahaya lainnya melalui SIPDeskel.
  • Jika terjadi insiden keamanan, administrator desa/kelurahan wajib segera melaporkannya kepada tim teknis SIPDeskel.

7. Pembaruan dan Pemeliharaan Keamanan

  • SIPDeskel akan melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ditemukan.
  • Administrator desa/kelurahan wajib memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan untuk mengakses SIPDeskel diperbarui secara berkala.
  • Setiap perubahan kebijakan keamanan akan diinformasikan kepada pengguna melalui kanal resmi SIPDeskel.

8. Sanksi atas Pelanggaran

  • Pengguna yang melanggar kebijakan keamanan dapat dikenakan pembatasan akses sementara atau permanen.
  • Pelanggaran yang berakibat pada kerugian atau ancaman terhadap sistem dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengguna dilarang mengunggah, menyebarkan, atau menggunakan konten yang melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain. Pelanggaran terhadap HAKI dapat mengakibatkan sanksi hukum dan pembatasan akses terhadap SIPDeskel.

Contoh Pelanggaran HAKI:

  • Mengunggah atau menggunakan gambar, logo, atau dokumen tanpa izin pemilik hak cipta.
  • Menggunakan perangkat lunak berbayar secara ilegal dalam sistem SIPDeskel.
  • Menyebarkan artikel, laporan, atau konten lain dari sumber pihak ketiga tanpa atribusi atau izin.
  • Menggunakan data dari SIPDeskel untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan resmi.

Dengan menerapkan pedoman keamanan siber ini, diharapkan SIPDeskel dapat digunakan dengan aman dan mendukung pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan yang lebih efektif.

KEBIJAKAN PRIVASI SIPDeskel

1. Pendahuluan

Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana SIPDeskel (Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu dan Terintegrasi) mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna dianggap telah memahami dan menyetujui kebijakan privasi ini.

2. Informasi yang Dikumpulkan

SIPDeskel dapat mengumpulkan beberapa jenis informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  • Informasi Identitas: Nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi administratif desa.
  • Informasi Teknis: Alamat IP, jenis perangkat, dan log aktivitas saat menggunakan sistem.
  • Data Operasional: Informasi terkait layanan administrasi desa yang diunggah atau diproses dalam sistem.

3. Penggunaan Informasi

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk:

  • Memastikan kelancaran operasional dan keamanan sistem.
  • Mengelola akses pengguna dan autentikasi akun.
  • Memperbaiki dan mengembangkan layanan SIPDeskel.
  • Menyediakan bantuan teknis dan dukungan pelanggan.
  • Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan Data

SIPDeskel berkomitmen untuk melindungi data pengguna dengan langkah-langkah keamanan yang mencakup:

  • Enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah.
  • Pembatasan akses ke data hanya kepada pihak yang berwenang.
  • Penerapan firewall dan sistem pemantauan keamanan.

5. Pembagian dan Pengungkapan Informasi

SIPDeskel tidak akan menjual atau menyebarkan informasi pribadi pengguna kepada pihak ketiga, kecuali dalam kondisi berikut:

  • Jika diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.
  • Jika diperlukan untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan SIPDeskel atau pengguna lainnya.
  • Jika pengguna memberikan izin eksplisit untuk berbagi data tertentu.

6. Hak Pengguna

Setiap pengguna memiliki hak untuk:

  • Mengakses, memperbarui, atau menghapus informasi pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menolak atau membatasi pemrosesan data tertentu.
  • Mengajukan keberatan jika merasa datanya digunakan secara tidak sah.

7. Penyimpanan dan Retensi Data

  • Data akan disimpan selama diperlukan untuk mendukung operasional SIPDeskel.
  • Jika akun tidak aktif selama lebih dari waktu yang ditentukan, data dapat dihapus secara permanen.
  • Data yang dihapus tidak dapat dipulihkan kembali setelah proses penghapusan selesai.

8. Perubahan Kebijakan

SIPDeskel dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan akan diinformasikan melalui kanal resmi SIPDeskel dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan.

Dengan menggunakan layanan SIPDeskel, pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi ini.